Total E&P Minta Pemerintah Segera Pastikan Status Blok Mahakam

AppId is over the quota
Jakarta - Total E&P Indonesie meminta pemerintah segera memastikan status kontrak pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur pasca berakhirnya kontrak Total pada 2017 nanti. Pasalnya hal ini berpengaruh pada rencana investasi Total di Blok tersebut.

Head Department Media Relations Total E&P Indonesie Kristanto Hartadi mengatakan masalah investasi tahun depan, Total menunggu dahulu kepastian kontrak perpanjangan yang saat ini belum diputuskan Pemerintah.

"Investasi 2014? kita masih nunggu kepastian dulu, kepastian perpanjangan kontrak, habis itu baru kita tahu rencana pengembangan 2014," kata Kristanto kepada wartawan, Kamis (10/1/2013).

Sampai sekarang kata Kristanto, proses pembahasan status Blok Mahakam setelah 2017 masih dalam proses perundingan antara Total, PT Pertamina dan Pemerintah Indonesia.

"Masih dalam proses perundingan antara Total, Pertamina dan Pemerintah Indonesia, tapi Pak Rudi (Wamen ESDM) bilang akhir Maret segera diputuskan setelah persoalan Natuna selesai," ucap Kristanto.

Namun yang jelas kata Kristanto, sebelum 2017 berakhir, pengelolaan Blok Mahakam tetap Inpex dan Total.

"2017 tetap Inpex dan Total yang mengelola Blok Mahakam, tidak ada masa transisi (Pertamina masuk), baru setelah 2017 baru ada masa transisi sama waktu proses pengambil alihan ONWJ oleh Pertamina, sama polanya," tandasnya.

(rrd/hen)

Pengusaha Ogah Lapor Pemerintah Ketika akan PHK Karyawan

AppId is over the quota
Jakarta - Pengusaha akan terus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika masalah Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 belum terselesaikan. Mereka menegaskan akan mem-PHK karyawannya tak perlu lapor ke pemerintah.

Hal itu dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang Industri, Riset dan Teknologi, Bambang Sujagad kepada detikFinance, Kamis (10/1/2013).

"Ya nggak perlu lapor, memangnya kalau lapor mau dibantu," tegas Bambang.

Dia menambahkan, PHK karyawan seagai buntut UMP 2013 ini fakta yang terjadi di lapangan. Telah banyak yang memberhentikan karyawannya karena tak kuat membayar upah minimum.

"600 pengusaha yang melapor kesini. Malah sudah ada yang memberhentikan bulan Desember. Karena kalau memberhentikan desember kan upahnya belum naik," katanya.

Mayoritas pengusaha yang melakukan PHK adalah industri padat karya, didominasi oleh industri sepatu. Bambang mewanti-wanti akan hal ini. Menurutnya, pada kuartal pertama ini dampaknya belum begitu signifikan terlihat.

"Kuartal kedua lah kita lihat bagaimana, karena kalau kuartal pertama ini belum kelihatan," katanya.

Seperti diketahui, beberapa industri menyatakan telah dan akan memangkas karyawannya. Perusahaan dari industri tekstil menyatakan telah memangkas karyawannya sebanyak 2300 orang. Di sisi lain, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku sampai saat ini belum menerima laporan mengenai PHK ini.

(zul/hen)

Pemerintah Spanyol Dapat Kuasa Tutup Bank-Bank 'Sakit'

AppId is over the quota
Jakarta - Pemerintah Spanyol tengah menyelesaikan peraturan baru untuk memungkinkan negara mengintervensi bank bermasalah dan menutup bank-bank yang menolak menyusun rencana kelangsungan hidup layak.

Sebelum rapat menteri mingguan hari ini, seorang pejabat pemerintah mengatakan Madrid sedang mengerjakan legislasi untuk mempertegas kekuatan regulasi pemberi pinjaman Bank of Spain, demikian dilansir dari CNBC, Jumat (24/8/2012). Ini untuk memenuhi syarat yang sudah disepakati bersama mengenai pemberian dana darurat 100 miliar euro dari Uni Eropa untuk bank-bank Spanyol.

Ketidakmampuan pemerintahan Perdana Menteri Mariano Rajoy untuk mengembalikan kepercayaan diri bank-bank Spanyol yang mengumpulkan sekitar 200 miliar euro kredit properti macet semasa bubble satu dekade, memaksa Madrid harus menerima serangkaian aturan sebagai imbal balik bantuan dari pihak luar.

Salah satu area utama yang akan dirombak atas kesepakatan adalah kekuatan regulator Bank of Spain yang banyak dikritik karena gagal terjun lebih awal pasca nasionalisasi Bankia senilai 23,5 miliar euro pada Mei lalu, terbesar dalam sejarah Spanyol.

Sementara rancangan regulasi masih bisa berubah sebelum disetujui, diperkirakan Bank of Spain akan diberikan kuasa untuk memaksa bamk-bank yang terlilit masalah supaya merancang rencana kepastian masa depan mereka dalam 10 hari.

Frob, bank negara yang didanai dari bailout dan berada di bawah kendali penuh Kementerian Ekonomi, juga akan memaksa para pemegang saham dan kreditur di bank-bank yang diselamatkan untuk merugi sebelum bantuan negara diberikan.

Jika mengikuti syarat penyelamatan, nasabah kecil yang membeli saham rekomendasi di empat bank Spanyol yang diselamatkan dana bailout: Bankia, CatalunyaCaixa, NovaGalicia dan Banco de Valencia, kemungkinan meerugi seiring negosiasi terus berlanjut di antara Brussels dan Madrid mengenai seberapa besar kerugian yang akan terjadi.

Bank nasionalisasi yang telah dipangkas secara efektif dari segala bentuk keuangan eksternal belum menerima kucuran pertama sebesar 30 miliar euro dari dana bantuan Eropa. Sementara itu, pejabat Spanyol menampik laporan tentang pemerintah yang sedang menegosiasikan syarat-syarat bailout penuh dari Uni Eropa demi mengurangi utang-utangnya.

Setelah tujuh bulan berkuasa dan menampik kemungkinan bahwa penyelamatan akan mengurangi beban pinjaman Spanyol, Rajoy akhirnya terdengar mengubah nada suaranya bulan ini untuk pertama kali dan mengakui pemerintahannya akan mempertimbangkan minta dana bantuan, namun hanya sekali zona Eropa secara jelas mengungkapkan syarat-syarat apa saja yang berlaku.

(ang/ang)