Sempat Setop Produksi 2 Tahun, Kertas Leces Akhirnya Dapat Orderan Rp 600 Miliar

AppId is over the quota
Jakarta - Setelah berhenti beroperasi sejak 2 tahun silam, PT Kertas Leces (Persero) kembali beroperasi. Kali ini BUMN kertas ini akan memasok dan memproduksi kertas jenis HVS kepada Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) sebanyak 70.000 ton.

Orderan kertas sebanyak 70.000 ton dikontrak selama 1 tahun dengan nilai transaksi mencapai Rp 600 miliar.

Hal tesebut disampaikan Direktur Keuangan Kertas Leces Syarif Hidayat usai penandatangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU)
di kementerian BUMN Jakarta, Kamis (10/1/2013).

"Sinergi ini untuk meningkatkan performa perusahaan sekaligus pembuktian bahwa kami terus berproduksi," tutur Syarif.

Kertas Leces pada perjanjian tersebut harus memenuhi spesifikasi yang dimintai oleh PPGI, dari segi kualitas maupun jumlahnya. Syarif menuturkan kapasitas terpasang atau kemampuan produksi maksimal Kertas Leces mencapai 180.000 ton per tahun.

Perusahaan pelat merah yang disebut oleh Dahlan sebagai salah satu BUMN dhuafa ini, bisa memproduksi berbagai jenis kertas, seperti kertas tulis cetak (HVS, HVO, photo copy, dan lain-lain), kertas koran dan kertas industri.

Di tempat yang sama Ketua Umum DPP PPGI, Jimmy Junianto menjelaskan, selama ini, PPGI menggunakan jenis kertas untuk buku pelajaran dan
kemasan yang berasal dari berbagai perusahaan kertas. Dengan kerja sama tersebut, PPGI bisa mendapatkan kepastian pasokan kertas dengan harga yang bersaing.

"Kami memilih Kertas Leces karena kontinuitasnya. Artinya, kebutuhan kertas kami bisa dipenuhi dengan kualitas yang baik," kata Jimmy

Saat ini, anggota PPGI berjumlah 6.600 pihak, sedangkan anggota yang aktif membayar iuran sekitar 2.400. Ia mengkalkulasi, kebutuhan kertas para
anggota PPGI sebanyak 6 juta ton per tahun.

(feb/hen)

Dapat Tugas Stabilisator Harga Kedelai, Bulog Butuh Rp 2,8 Triliun

AppId is over the quota
Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso meminta agar pemerintah dapat memberikan regulasi terkait pemberian izin impor kedelai, seperti dalam menjalankan tugas menjadi stabilisator beras. Bulog membutuhkan anggaran Rp 2,8 triliun dalam rangka stabilisasi harga.

"Impor yang melakukan Bulog, ini yang paling ideal, sehingga kelebihan keuntungan (dari impor) ini yang dipakai untuk stabilisasi. Supaya Bulog mampu jadi stabilisator maka idealnya seperti beras," ujar Sutarto saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (10/1/2013).

Menurut Sutarto, dengan adanya izin impor ini maka pihaknya dapat memperoleh keuntungan dari pengadaan impor kedelai dengan harga murah. Dari keuntungan ini, maka Bulog dapat membeli kedelai dari petani dalam negeri dengan harga di atas Harga Patokan Petani (HPP).

"Maksudnya seperti impor beras, pada tahun 2011, kita melakukan impor dan pemerintah menyatakan Bulog harus beli di atas HPP dan pemerintah tidak mau bayar dari APBN, tapi disuruh bayar dari keuntungan. Jadi kita impor dapat untung, dan keuntungan inilah untuk membayar petani dengan harga di atas HPP," jelasnya.

Untuk tahap awal, Bulog seharusnya mengadakan pengamanan untuk 400 ribu ton kedelai. Jumlah tersebut masih jauh dibandingkan kebutuhan konsumsi kedelai saat ini yang sekitar 2 juta ton.

Saat ini, 70 persen dari kebutuhan tersebut atau sekitar 1,8 juta ton masih dipenuhi dari impor. Nantinya, dengan dikantonginya izin impor, Sutarto menyatakan ada beberapa negara yang siap memasok kebutuhan kedelai Tanah Air.

"Kita sudah jajaki, seperti Brasil, Amerika, India juga punya," paparnya.

Guna menjaga kedelai ini, lanjut Sutarto, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 2,8 triliun. "Untuk 400 ribu ton dikali Rp 6500-6700 untuk impor di luar negeri, tapi harga kedelai naik turun lebih cepat dari beras," pungkas Sutarto.

(nia/hen)

Pemerintah Spanyol Dapat Kuasa Tutup Bank-Bank 'Sakit'

AppId is over the quota
Jakarta - Pemerintah Spanyol tengah menyelesaikan peraturan baru untuk memungkinkan negara mengintervensi bank bermasalah dan menutup bank-bank yang menolak menyusun rencana kelangsungan hidup layak.

Sebelum rapat menteri mingguan hari ini, seorang pejabat pemerintah mengatakan Madrid sedang mengerjakan legislasi untuk mempertegas kekuatan regulasi pemberi pinjaman Bank of Spain, demikian dilansir dari CNBC, Jumat (24/8/2012). Ini untuk memenuhi syarat yang sudah disepakati bersama mengenai pemberian dana darurat 100 miliar euro dari Uni Eropa untuk bank-bank Spanyol.

Ketidakmampuan pemerintahan Perdana Menteri Mariano Rajoy untuk mengembalikan kepercayaan diri bank-bank Spanyol yang mengumpulkan sekitar 200 miliar euro kredit properti macet semasa bubble satu dekade, memaksa Madrid harus menerima serangkaian aturan sebagai imbal balik bantuan dari pihak luar.

Salah satu area utama yang akan dirombak atas kesepakatan adalah kekuatan regulator Bank of Spain yang banyak dikritik karena gagal terjun lebih awal pasca nasionalisasi Bankia senilai 23,5 miliar euro pada Mei lalu, terbesar dalam sejarah Spanyol.

Sementara rancangan regulasi masih bisa berubah sebelum disetujui, diperkirakan Bank of Spain akan diberikan kuasa untuk memaksa bamk-bank yang terlilit masalah supaya merancang rencana kepastian masa depan mereka dalam 10 hari.

Frob, bank negara yang didanai dari bailout dan berada di bawah kendali penuh Kementerian Ekonomi, juga akan memaksa para pemegang saham dan kreditur di bank-bank yang diselamatkan untuk merugi sebelum bantuan negara diberikan.

Jika mengikuti syarat penyelamatan, nasabah kecil yang membeli saham rekomendasi di empat bank Spanyol yang diselamatkan dana bailout: Bankia, CatalunyaCaixa, NovaGalicia dan Banco de Valencia, kemungkinan meerugi seiring negosiasi terus berlanjut di antara Brussels dan Madrid mengenai seberapa besar kerugian yang akan terjadi.

Bank nasionalisasi yang telah dipangkas secara efektif dari segala bentuk keuangan eksternal belum menerima kucuran pertama sebesar 30 miliar euro dari dana bantuan Eropa. Sementara itu, pejabat Spanyol menampik laporan tentang pemerintah yang sedang menegosiasikan syarat-syarat bailout penuh dari Uni Eropa demi mengurangi utang-utangnya.

Setelah tujuh bulan berkuasa dan menampik kemungkinan bahwa penyelamatan akan mengurangi beban pinjaman Spanyol, Rajoy akhirnya terdengar mengubah nada suaranya bulan ini untuk pertama kali dan mengakui pemerintahannya akan mempertimbangkan minta dana bantuan, namun hanya sekali zona Eropa secara jelas mengungkapkan syarat-syarat apa saja yang berlaku.

(ang/ang)