Ditarik Iuran Oleh OJK, Perbanas: Dulu Diawasi BI Tak Ada Iuran Sepeser Pun

AppId is over the quota
Jakarta - Perhimpunan Perbankan Umum Nasional (Perbanas) mengaku keberatan atas rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menarik iuran kepada perusahaan keuangan bank dan non bank sebesar 0,03-0,06% dari total aset bank.

Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono menyatakan, angka tersebut terlalu besar untuk dibebankan kepada para pelaku industri keuangan. Masalahnya, selama ini Bank Indonesia (BI) sebagai pengawas pelaku industri keuangan tidak pernah menarik pungutan.

Seperti diketahui, OJK mulai tahun ini akan memberlakukan pungutan iuran tersebut.

"Kita sangat keberatan kalau angkanya 0,03-0,06 persen. Itu kita menyadari kalau sumber keuangan OJK berasal dari 2 sumber seperti APBN dan pungutan industri keuangan. Kita tidak masalah membayar, tapi jangan lupa selama ini kami diawasi oleh BI tidak membayar sepeser pun," ungkapnya kepada wartawan saat ditemui di sela-sela acaraFinancial Executive Gathering 2013 OJK, di Menara Bidakara, Jakarta, Kamis (10/1/13).

Namun, pihaknya mengaku tidak bisa berbuat apa pun untuk menolak aturan tersebut. "Dan kalau OJK sudah menerapkan UU, kami dari industri keuangan, wajib untuk membayar, jadi kami tidak bisa mengelak ini lagi," akunya.

Dia meminta OJK bisa lebih transparan untuk menerapkan UU soal iuran OJK itu. "Kita minta transparan, berapa biaya yang dikeluarkan OJK. Seharusnya biayanya tidak lebih besar dari biaya yang selama ini dikeluarkan BI. Saya dengar-dengar biaya yang dikeluarkan BI untuk mengawasi bank-bank di Indonesia itu sekitar Rp 1,5 triliun per tahun. Jadi, kalau dari bank saja Rp 2,4 triliun kami rasa terlalu besar," jelasnya.

Untuk itu, Sigit meminta OJK menurunkan besaran iuran yang diminta. "Kalau pun OJK mau menerapkan itu yang pertama tentu yang kita harapkan jangan terlalu besar pungutannya, terus yang kedua tolong dilakukan secara bertahap jangan langsung. Kami perlu waktu untuk penyesuaian," kata Sigit.

Takutnya, kata Sigit, jika dana iuran tersebut berlebih dan akhirnya masuk ke APBN, bisa saja terjadi penyelewengan.

"Menurut UU kalau pungutan yang dikenakan kepada kita ternyata tidak bisa digunakan sepenuhnya selama tahun berjalan, itu harus disetorkan ke APBN, nah bisa saja ada indikasi yang nggak tidak sesuai penggunaannya," ujarnya.

(dnl/dnl)

Wamen ESDM Dorong Harga BBM Subsidi Naik Jadi Rp 6.500/Liter

AppId is over the quota
Jakarta - Dana ratusan triliun habis untuk BBM subsidi. Jatah BBM subsidi 46 juta kiloliter (KL) tahun ini berpotensi 'jebol' lagi. Pihak Kementerian ESDM berharap harga BBM subsidi bisa dinaikkan hingga Rp 6.500/liter.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini menyatakan, kenaikan harga BBM subsidi bisa menekan tingkat konsumsi yang selama ini sangat besar.

Menurut Rudi, jika harga BBM subsidi naik menjadi Rp 6.000/liter, maka konsumsi BBM subsidi yang bisa dihemat mencapai 2,66 juta KL.

"Kalau (harga BBM subsidi) Rp 6.000 itu, kuotanya bisa sampai 48,67 juta KL. Kalau tidak (naik) itu bisa sampai 50 juta KL," ujar Rudi di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (10/1/2013).

Menurut Rudi, langkah kenaikan harga BBM subsidi sudah cukup baik dibandingkan hanya mengandalkan program pengendalian seperti melarang mobil dinas pakai bensin subsidi.

"Tetap BBM harus naik. Jebolnya tetap terukur kan cuma 2,6 juta KL sekian," tegasnya.

Rudi menjelaskan, kapan pun kebijakan kenaikan harga BBM subsidi harys dapat terealisasi. Pasalnya, baik secara makro maupun mikro, kebijakan ini sangat realistis.

"Sekarang nggak perlu begitu. Anytime bisa kapan pun. Dinyatakan secara ekonomi makro dan mikro pantas dinaikkan itu harus dinaikkan," papar Rudi.

Dikatakan Rudi, harga BBM subsidi bisa diubah menjadi Rp 6.000 atau Rp 6.500 per liter. "Saya tetap optimis karena itu kan solusinya. Rp 6.000-6.500," tutupnya.

(dnl/dnl)

Dirut Bulog: Saya Berdoa Tak Ada Impor Beras

AppId is over the quota
Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso menyanggah pihaknya gemar melakukan impor untuk memenuhi pasokan beras nasional.

"Saya berdoa justru tidak ada impor," ujar Sutarto ketika ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (10/1/2012).

Sutarto menegaskan, realisasi impor beras tahun ini berada di bawah kuota izin impor yang diberikan pemerintah. Pemerintah memberikan izin impor 1 juta ton sepanjang 2012, tetapi realisasinya hanya 670 ribu ton dan mampu memasok 2,3 juta ton beras atau 300 ribu ton di atas target pasokan beras.

"Buktikan (kalau Bulog sering impor), sekarang kan prinsipnya kalau barang ada maka Bulog tidak akan pilih impor. Kalau ada barang dalam negeri maka impor turun, kalau tidak ada maka impor naik," ujarnya.

Untuk tahun ini, Sutarto menargetkan bisa menyerap 3,5 juta ton beras. Awal Januari ini sudah ada kontrak 225 ton beras dari Sulawesi Selatan.

"Kontrak tahun lalu juga masih ada sekitar 12 ribu ton," tandasnya.

(nia/dnl)

Total E&P Minta Pemerintah Segera Pastikan Status Blok Mahakam

AppId is over the quota
Jakarta - Total E&P Indonesie meminta pemerintah segera memastikan status kontrak pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur pasca berakhirnya kontrak Total pada 2017 nanti. Pasalnya hal ini berpengaruh pada rencana investasi Total di Blok tersebut.

Head Department Media Relations Total E&P Indonesie Kristanto Hartadi mengatakan masalah investasi tahun depan, Total menunggu dahulu kepastian kontrak perpanjangan yang saat ini belum diputuskan Pemerintah.

"Investasi 2014? kita masih nunggu kepastian dulu, kepastian perpanjangan kontrak, habis itu baru kita tahu rencana pengembangan 2014," kata Kristanto kepada wartawan, Kamis (10/1/2013).

Sampai sekarang kata Kristanto, proses pembahasan status Blok Mahakam setelah 2017 masih dalam proses perundingan antara Total, PT Pertamina dan Pemerintah Indonesia.

"Masih dalam proses perundingan antara Total, Pertamina dan Pemerintah Indonesia, tapi Pak Rudi (Wamen ESDM) bilang akhir Maret segera diputuskan setelah persoalan Natuna selesai," ucap Kristanto.

Namun yang jelas kata Kristanto, sebelum 2017 berakhir, pengelolaan Blok Mahakam tetap Inpex dan Total.

"2017 tetap Inpex dan Total yang mengelola Blok Mahakam, tidak ada masa transisi (Pertamina masuk), baru setelah 2017 baru ada masa transisi sama waktu proses pengambil alihan ONWJ oleh Pertamina, sama polanya," tandasnya.

(rrd/hen)

Jatah BBM Subsidi Terancam 'Jebol' Lagi, Agus Marto Ingatkan ESDM

AppId is over the quota
Jakarta - Kuota atau jatah BBM subsidi di tahun ini yang mencapai 46 juta kiloliter (KL) terancam 'jebol'lagi. Kementerian ESDM diminta bisa mengendalikan konsumsi BBM subsidi.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (10/1/2013).

"Sektor yang harus menjaga itu adalah ESDM bersama dengan jajarannya. Kalau seandainya aspek yang lain secara umum terkendali dan baik, tapi untuk BBM bersubsidi itu jadi perhatian," tegas Agus Marto.

Agus Marto mengatakan, dirinya baru saja mendengar informasi dari Kementerian ESDM soal adanya kekhawatiran jatah BBM subsidi di tahun ini bisa 'jebol' menjadi 48 juta KL. Agus Marto tidak ingin ini terjadi, karena bakal menyedot anggaran subsidi yang sangat besar.

Untuk itu, Agus Marto menegaskan pihaknya akan melakukan koordinasi untuk mengantisipasi potensi lonjakan konsumsi BBM bersubsidi ini sehingga tidak membahayakan kemampuan fiskal negara.

"Itu jadi perhatian kami dan kami akan reconfirm kalau memang seperti itu, kami perlu segera melakukan pertemuan koordinasi karena untuk saya, penting sekali kita bisa menjaga BBM bersubsidi itu di level 46 juta KL," paparnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini memprediksi kuota atau jatah BBM subsidi tahun depan akan kembali jebol dari yang ditetapkan 46 juta kiloliter (KL), apabila harga tidak dinaikkan dari Rp 4.500 per liter.

Jika tidak dilakukan langkah-langkah sistematis, maka kuota BBM subsidi 2013 bisa tembus hingga 48 juta KL.

(nia/dnl)

Sempat Setop Produksi 2 Tahun, Kertas Leces Akhirnya Dapat Orderan Rp 600 Miliar

AppId is over the quota
Jakarta - Setelah berhenti beroperasi sejak 2 tahun silam, PT Kertas Leces (Persero) kembali beroperasi. Kali ini BUMN kertas ini akan memasok dan memproduksi kertas jenis HVS kepada Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) sebanyak 70.000 ton.

Orderan kertas sebanyak 70.000 ton dikontrak selama 1 tahun dengan nilai transaksi mencapai Rp 600 miliar.

Hal tesebut disampaikan Direktur Keuangan Kertas Leces Syarif Hidayat usai penandatangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU)
di kementerian BUMN Jakarta, Kamis (10/1/2013).

"Sinergi ini untuk meningkatkan performa perusahaan sekaligus pembuktian bahwa kami terus berproduksi," tutur Syarif.

Kertas Leces pada perjanjian tersebut harus memenuhi spesifikasi yang dimintai oleh PPGI, dari segi kualitas maupun jumlahnya. Syarif menuturkan kapasitas terpasang atau kemampuan produksi maksimal Kertas Leces mencapai 180.000 ton per tahun.

Perusahaan pelat merah yang disebut oleh Dahlan sebagai salah satu BUMN dhuafa ini, bisa memproduksi berbagai jenis kertas, seperti kertas tulis cetak (HVS, HVO, photo copy, dan lain-lain), kertas koran dan kertas industri.

Di tempat yang sama Ketua Umum DPP PPGI, Jimmy Junianto menjelaskan, selama ini, PPGI menggunakan jenis kertas untuk buku pelajaran dan
kemasan yang berasal dari berbagai perusahaan kertas. Dengan kerja sama tersebut, PPGI bisa mendapatkan kepastian pasokan kertas dengan harga yang bersaing.

"Kami memilih Kertas Leces karena kontinuitasnya. Artinya, kebutuhan kertas kami bisa dipenuhi dengan kualitas yang baik," kata Jimmy

Saat ini, anggota PPGI berjumlah 6.600 pihak, sedangkan anggota yang aktif membayar iuran sekitar 2.400. Ia mengkalkulasi, kebutuhan kertas para
anggota PPGI sebanyak 6 juta ton per tahun.

(feb/hen)

Lunasi Utang, Lippo Karawaci Terbitkan Obligasi Rp 1,2 Triliun

AppId is over the quota
Jakarta - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) menerbitkan obligasi US$ 130 juta (Rp 1,23 triliun). Dana hasil penerbitan surat utang ini akan digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo 2015 mendatang.

Obligasi yang akan jatuh tempo 2020 ini kelebihan permintaan (oversubscribed) sampai 6,5x. Dengan penerbitan obligasi ini maka total utang perseoran yang akan jatuh tempo di 2020 bertambah jadi US$ 403,3 juta.

Obligasi baru ini ditawarkan dengan imbal hasil sebesar 5,24%. Deutche Bank bertindak sebagai Sole Global Coordinator dan Joint Bookrunner, sementara Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, dan Citi bertindak sebagai Joint Bookrunners.

Obligasi baru ini mendapat peringkat B1 dari Moody’s, dan BB- masing-masing dari S&P dan Fitch dengan outlook ‘stabil’.

Para investor Asia mendapat alokasi sebesar 86% dan sisanya untuk investor Eropa. Sebesar 77% dialokasikan untuk para asset managers, 39% untuk private banks, dan 10% untuk bank lainnya.

"Bagi penerbit obligasi Indonesia imbal hasil 5,24% untuk jangka waktu 8 tahun mencerminkan kualitas dari penerbit dan menariknya profil investasi di Indonesia yang terus meningkat," kata Sreenivasan Iyer, Head of Deutsche Bank Capital Markets and Treasury Solutions untuk South East Asia, dalam keterangan tertulis, Kamis (10/1/2013).

(ang/dnl)

Dapat Tugas Stabilisator Harga Kedelai, Bulog Butuh Rp 2,8 Triliun

AppId is over the quota
Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso meminta agar pemerintah dapat memberikan regulasi terkait pemberian izin impor kedelai, seperti dalam menjalankan tugas menjadi stabilisator beras. Bulog membutuhkan anggaran Rp 2,8 triliun dalam rangka stabilisasi harga.

"Impor yang melakukan Bulog, ini yang paling ideal, sehingga kelebihan keuntungan (dari impor) ini yang dipakai untuk stabilisasi. Supaya Bulog mampu jadi stabilisator maka idealnya seperti beras," ujar Sutarto saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (10/1/2013).

Menurut Sutarto, dengan adanya izin impor ini maka pihaknya dapat memperoleh keuntungan dari pengadaan impor kedelai dengan harga murah. Dari keuntungan ini, maka Bulog dapat membeli kedelai dari petani dalam negeri dengan harga di atas Harga Patokan Petani (HPP).

"Maksudnya seperti impor beras, pada tahun 2011, kita melakukan impor dan pemerintah menyatakan Bulog harus beli di atas HPP dan pemerintah tidak mau bayar dari APBN, tapi disuruh bayar dari keuntungan. Jadi kita impor dapat untung, dan keuntungan inilah untuk membayar petani dengan harga di atas HPP," jelasnya.

Untuk tahap awal, Bulog seharusnya mengadakan pengamanan untuk 400 ribu ton kedelai. Jumlah tersebut masih jauh dibandingkan kebutuhan konsumsi kedelai saat ini yang sekitar 2 juta ton.

Saat ini, 70 persen dari kebutuhan tersebut atau sekitar 1,8 juta ton masih dipenuhi dari impor. Nantinya, dengan dikantonginya izin impor, Sutarto menyatakan ada beberapa negara yang siap memasok kebutuhan kedelai Tanah Air.

"Kita sudah jajaki, seperti Brasil, Amerika, India juga punya," paparnya.

Guna menjaga kedelai ini, lanjut Sutarto, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 2,8 triliun. "Untuk 400 ribu ton dikali Rp 6500-6700 untuk impor di luar negeri, tapi harga kedelai naik turun lebih cepat dari beras," pungkas Sutarto.

(nia/hen)

Pengusaha Ogah Lapor Pemerintah Ketika akan PHK Karyawan

AppId is over the quota
Jakarta - Pengusaha akan terus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika masalah Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 belum terselesaikan. Mereka menegaskan akan mem-PHK karyawannya tak perlu lapor ke pemerintah.

Hal itu dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang Industri, Riset dan Teknologi, Bambang Sujagad kepada detikFinance, Kamis (10/1/2013).

"Ya nggak perlu lapor, memangnya kalau lapor mau dibantu," tegas Bambang.

Dia menambahkan, PHK karyawan seagai buntut UMP 2013 ini fakta yang terjadi di lapangan. Telah banyak yang memberhentikan karyawannya karena tak kuat membayar upah minimum.

"600 pengusaha yang melapor kesini. Malah sudah ada yang memberhentikan bulan Desember. Karena kalau memberhentikan desember kan upahnya belum naik," katanya.

Mayoritas pengusaha yang melakukan PHK adalah industri padat karya, didominasi oleh industri sepatu. Bambang mewanti-wanti akan hal ini. Menurutnya, pada kuartal pertama ini dampaknya belum begitu signifikan terlihat.

"Kuartal kedua lah kita lihat bagaimana, karena kalau kuartal pertama ini belum kelihatan," katanya.

Seperti diketahui, beberapa industri menyatakan telah dan akan memangkas karyawannya. Perusahaan dari industri tekstil menyatakan telah memangkas karyawannya sebanyak 2300 orang. Di sisi lain, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku sampai saat ini belum menerima laporan mengenai PHK ini.

(zul/hen)

Garuda Indonesia Perpanjang "Immigration On Board"

AppId is over the quota
Dow Jones Industrial Average 13390.51 0.46 Sorry, I could not read the content fromt this page.